Drh. Surya Agus Prihatna dan Drh. Aida Zumaroh

Drh. Surya Agus Prihatna dan Drh. Aida Zumaroh

www.dokterhewanjogja.com. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi/kerbau (PSDSK) pada tahun 2014 dan berbagai usaha telah dilakukan untuk menyukseskan program ini. Hasil sensus ternak di tahun 2011 menunjukkan bahwa populasi ternak sapi potong tercatat sebanyak 14,8 juta ekor, sapi perah sebanyak 597,1 ribu ekor, dan kerbau  sebanyak 1,3 juta ekor. Kondisi ini melebihi estimasi selama ini yang mematok angka 14,2 juta ekor ternak potong di Indonesia pada tahun 2014.

Ketua PDHI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, M.P. pada kata sambutannya ketika membuka seminar bertajuk Updating Penyakit Gangguan Reproduksi dan Penanganannya pada Ruminansia Besar, pada 8 Maret 2012 lalu, di Yogyakarta menegaskan, kondisi ini  menyadarkan semua pihak bahwa Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan daging nasional secara mandiri. Widagdo menambahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dikenal sebagai salah satu pemasok ternak di Jawa terutama DKI Jakarta, dan merupakan kesempatan bagi sektor peternakan dan kesehatan hewan di DIY untuk mendukung PSDSK 2014 sekaligus memberikan jaminan pasar bagi para peternak yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak.

Namun demikian, imbuh Widagdo, perlu upaya menjaga ketersediaan hewan potong secara berkelanjutan. “Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan keberhasilan program IB. Permasalahan di lapangan terkait dengan program ini adalah seringnya ditemui kasus-kasus gangguan reproduksi pada ternak, seperti : tingginya angka servis per konsepsi (jumlah IB untuk menghasilkan kebuntingan –red), kemajiran, dan penyakit reproduksi laninya,” ungkap Widagdo.

Widagdo menilai, diperlukan kontribusi dokter hewan dalam menyelesaikan permasalahan gangguan reproduksi tersebut, agar populasi ternak nasional tetap terjaga untuk memenuhi PSDSK. Widagdo menambahkan, peningkatan dan keberlanjutan populasi ternak nasional juga harus didukung dengan keberpihakan pemerintah untuk membantu peternak dengan memberikan jaminan pasar sekaligus jaminan harga sehingga siklus usaha yang dilakukan peternak dapat tetap berlangsung dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi peternak. “Peran dokter hewan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus gangguan reproduksi merupakan wujud nyata dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan itu seperti diamanatkan dalam semboyan profesi dokter hewan, yaitu : Manusya Mriga Satwa Sewaka (baca : menyejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan),” demikian tukas Widagdo.

Serius membenahi reproduksi

Menurut Drh. Agung Budiyanto, peneliti dan pengajar di Bagian Reproduksi dan Kebidanan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, salah satu pondasi keberhasilan pengembangan populasi ternak sapi rakyat di Indonesia terletak pada bidang reproduksi pada hewan betinanya. Agung menambahkan,  ini dapat dilihat dari penampilan reproduksi (reproduction performance) yang meliputi beberapa aspek, yaitu : service per conception, conception rate, pregnancy rate, calving rate, estrous post partum dan calving interval. Selain itu, kata Agung, setidaknya ada tiga faktor yang secara umum berpengaruh terhadap penapilan reproduksi, yaitu : faktor peternak, ternak dan faktor petugas.

Dengan melihat fakta di lapangan, Agung menilai bahwa faktor nutrisi merupakan faktor yang kritis, yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena reproduksi dibanding faktor lainnya. “Nutrisi yang cukup dapat mendorong proses biologis untuk mencapai potensi genetiknya, mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan yang tidak nyaman dan meminimalkan pengaruh-pengaruh dari teknik manajemen yang kurang baik. Nutrisi yang kurang baik tidak hanya akan mengurangi performans dibawah potensi genetiknya, tetapi juga memperbesar pengaruh negatif dari lingkungan,” papar Agung.

Kondisi kurangnya pakan –baik kualitas maupun kuantitasnya, merupakan salah satu penyebab menurunnya efisiensi reproduksi. Jika ini dibiarkan, kata Agung, akan terjadi gangguan reproduksi yang menyebabkan timbulnya gangguan reproduksi hingga kemajiran pada ternak betina.

Fenomena yang jelas teramati adalah, makin meningkatnya umur pubertas sapi betina milik masyarakat –akibat kurangnya asupan nutrisi sehingga organ reproduksi tidak berkembang dengan baik atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Apabila didapati sapi umur 13 bulan tidak memperlihatkan tanda-tanda birahi untuk pertama kalinya, Agung menyarankan agar dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan, untuk mengetahui kondisi ovariumnya dan dilakukan penanganan untuk memperbaiki fertilitasnya (baca : kondisi kesuburannya) sebelum terlambat –sehingga menjadi majir atau infertil.

Selain itu, faktor penyakit, gangguan reproduksi pasca beranak, dan manjemen pemeliharaan pasca beranak menjadi faktor penyebab panjangnya calving interval (jarak beranak). Normalnya, calving interval berkisar antara 12-14 bulan, namun fakta di lapangan menunjukkan demikian banyaknya sapi masyarakat yang mengalami perpanjangan calving interval. Untuk mengatasi kondisi ini, perlu diupayakan pembenahan manajemen beternak yang dilakukan oleh masyarakat dan diperlukan campurtangan dokter hewan untuk memantau kondisi reproduksi sapi pasca beranak. “Selama sapi bunting, kadar progesteronnya cukup tinggi –yang digunakan untuk mempertahankan kebuntingan, namun di lain sisi hormon ini bersifat immunosupresif sehingga pada masa pasca melahirkan sapi betina berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap penyakit. Itulah sebabnya, sapi rentan terhadap mastitis (keradangan akibat infeksi pada ambing susu) dan endometritis (keradangan akibat infeksi pada uterus),” urai Agung.

Senada dengan Agung, menurut Drh. Surya Agus Prihatno, MP, pakar reproduksi dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, panjangnya calving interval ini mengindikasikan rendahnya produktivitas dan efisiensi reproduksi ternak. Agus menambahkan, monitoring kesehatan yang kurang memadai pasca beranak menyebabkan sapi milik masyarakat rentan terhadap mastitis dan endometritis. Idealnya, setelah beranak dilakukan pemantauan kondisi reproduksi sapi, untuk memastikan agar status kesehatan organ reproduksi berada dalam kondisi yang optimal dan siap untuk bunting dan beranak kembali. “Dokter hewan akan mampu menganalisa hal ini dari leleran yang keluar dari saluran reproduksi pasca beranak, melakukan pemeriksaan per rektal untuk mengetahui kondisi uterus dan ovariumnya, serta melakukan penanganan yang diperlukan agar kondisi reproduksinya pulih kembali,” tegas Agus.

Menurut penelitian Agus pada sapi perah di Daerah Istimewa Yogyakarta, calving interval mencapai 19 bulan. Sementara penelitian Agus lainnya menunjukkan, gangguan reproduksi fungsional pada sapi perah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi, beberapa di antaranya : silent heat  mencapai angka 18 %, hypofungsi ovaria 21 %, endometritis ringan 5 %, serta kista folikuller 9 %. Agus menegaskan, seluruh permasalahan reproduksi pada ternak harus mendapat penanganan yang lebih serius karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan populasi ternak di Yogyakarta khususnya dan Indonesia secara umum.

Paradigma baru IB

Penggunaan inseminasi buatan telah digunakan secara luas di seluruh Indonesia guna memacu peningkatan populasi dan mutu sapi. Namum sayangnya, keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan masih sangat rendah. Menurut penelitian Agus, angka servis per konsepsi masih berada di atas 5 (diperlukan lebih dari 5 kali IB untuk menghasilkan kebuntingan).

Agus memaparkan, kasus-kasus reproduksi yang sering terjadi dilapangan pada umumnya ditandai dengan anestrus (birahi tidak tampak gejalanya) dan kawin berulang. Kawin berulang merupakan salah satu problem utama kawin berulang adalah suatu keadaan sapi betina yang mengalami kegagalan untuk bunting setelah dikawinkan 3 kali atau lebih, tanpa adanya abnormalitas yang teramati. Menurut Agus, kasus-kasus kawin berulang umumnya terkait dengan kasus endometritis sub klinis, sista folikuler, delayed ovulation, silent heat,  subestrus dan lameness.

Selain itu, Agus menambahkan, dari berbagai penelitian di lapangan ada beberapa faktor yang berperan penting terhadap kejadian kawin berulang, yaitu : deteksi estrus (birahi), lingkungan, perkawinan dan nutrisi.

Menurut Agus, kesalahan dalam mendeteksi estrus merupakan salah satu penyebab utama rendahnya angka kebuntingan. Agus menambahkan, deteksi estrus pada sapi di tingkat petani cukup bervariasi tetapi pada umumnya rendah, ini dikarenakan durasi estrus ternak yang pendek dan intensitas perilaku estrus  yang rendah (gejala estrus yang tidak jelas –red).

Kebersihan kandang dan sapi merupakan prasarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari gangguan reproduksi terutama infeksi reproduksi. Salah satu gangguan reproduksi yang ditandai dengan gejala kawin berulang adalah endometritis. Endometritis dapat diakibatkan oleh perkawinan (alami maupun IB –red) yang tidak legeartis, serta kondisi kandang dan sapi yang kotor. Agus menambahkan, kejadian endometritis lebih sering terjadi pasca beranak dan setelah sapi di kawinkan (terutama saat di IB –red).

Penelitian yang dilakukan Agus terhadap uterus sapi yang mengalami kawin berulang, menunjukkan adanya jamur Aspergillus fumigatus (60 %). Kemudian, penelitian yang terbaru menunjukan bahwa sapi yang mengalami kawin berulang mengandung bakteri lebih banyak ketimbang sapi yang fertil (62,5 % berbanding 28.6 %). Penelitian Agus menunjukkan adanya beberapa bakteri, seperti : Strepthococus 10 %, Staphylococcus 40 %, Bacillus 50 %, dan E. coli 20 %. Agus menegaskan, kebersihan lingkungan kandang dan kandangnya harus benar-benar diperhatikan jika ingin mengurangi kejadian infertilitas. Selain itu, pelaksanaan IB harus dilakukan secara legeartis. Petugas IB harus memastikan agar IB yang mereka lakukan tidak menyertakan kuman masuk ke dalam saluran reproduksi ternak.

Selain itu, petugas IB harus dapat melakukan IB pada saat yang tepat agar terjadi kebuntingan. Perkawinan yang terlalu cepat atau awal menyebabkan penuaan spermatozoa sehingga spermatozoa tidak mampu membuahi ovum. Hasil penelitian Agus menunjukan bahwa perkawinan yang terlalu cepat (3-4 jam) akan meningkatkan 4.41 kali kejadian kawin berulang. Sebaliknya, perkawinan yang terlambat menyebabkan ovum mengalami penuaan sehingga terjadi kegagalan fertilisasi.

Waktu yang optimal untuk inseminasi pada sapi adalah 4 sampai 12 jam setelah estrus teramati, ini mempertimbangkan waktu ovulasi pada sapi umumnya terjadi 24-28 jam setelah timbul estrus, kemampuan hidup spermatozoa yang fertil adalah 24-30 jam, serta kemampuan hidup dari oosit yang berovulasi hanya 6-12 jam. Dalam rumus yang sederhana, jika sapi birahi pagi hari maka sapi dikawinkan pada sore hari, jika sapi birahi pada sore atau malam hari maka sapi dikawinkan pada keesokan hari.

Namun, menurut penelitian Agung, dalam beberapa kondisi rumus sederhana ini sudah tidak dapat digunakan. Pasalnya, kata Agung, telah terjadi delayed ovulation (baca : ovulasi tertunda), sehingga sperma akan mati sebelum oosit diovulasikan dan fertilisasi sebagai prasyarat kebuntingan tidak terjadi.

Data penelitian Agung menyebutkan, setidaknya 82% sapi Simpo (persilangan antara Simental dan PO) dan 84% sapi Limpo (persilangan antara Limousine dan PO) dan 5% populasi sapi telah mengalami delayed ovulation. Menurut Agung, slogan “sapi estrus sore dikawinkan pagi hari dan sapi estrus pagi dikawinkan sore hari” hanya berlaku untuk sapi PO.  Untuk sapi Simpo dan Limpo, IB perlu ditunda dulu karena birahi panjang akan menyebabkan ovulasi yang terjadi di akhir dari masa estrus juga akan mengalami penundaan. Sehingga sperma yang dimasukkan tidak terlalu lama menunggu dan mati sebelum ketemu sel telur.

Agung menambahkan, di Indonesia –khususnya di Jawa, peternak suka dengan crossbreed (persilangan) yang dikenal dengan Simpo dan Limpo. Anak yang dihasilkan sangat bagus, karena sebagian sifat pejantan Simmental dan Limousine dominan diturunkan pada anaknya, badan yang besar, pertumbuhan yang cepat menyebabkan harga melambung melebihi sapi PO. Menurut Agung, seiring dengan maraknya crossbreed yang tidak terkendali sampai F3 dan F4 maka performan reproduksinya berubah, yang paling umum ditemui adalah adanya kesulitan kebuntingan ketika perkawinan –terutama pada F2. Hal ini menjadi masalah namun crosbreed terus saja berlangsung. Sebuah survey sederhana di Kulon Progo memperlihatkan, komposisi populasi sapi Simpo, Limpo dan PO di masyarakat saat ini masing-masing sebesar 72%, 20% dan 8%.

Perlu kontrol reproduksi

Menurut Agus, peran profesional oleh dokter hewan dalam penanganan reproduksi makin urgen. Agus menambahkan, secara rutin dokter hewan perlu dilibatkan untuk mengecek status reproduksi, baik pada sapi menjelang dewasa (dara) maupun induk. Kontrol reproduksi secara disiplin dan teratur sangat diperlukan.  Adapun pemeriksaan dokter hewan secara rutin ditujukan pada saat : sapi dara yang telah mencapai usia 14 bulan tetapi belum berahi; penanganan retensi plasenta tidak lebih dari 24-72 jam pasca beranak; pada hari ke 30 pasca beranak harus diperiksa kondisi saluran reproduksi; saat ditemukan abnormalitas leleran dari vulva seperti terlihat keruh, berbau, dan kehijauan; ketika tidak terjadi estrus dalam waktu 45 – 60 hari post partum; pada kasus abortus –diagnosis awal dan terapi cepat akan mengurangi kerugian peternak; pada sapi-sapi yang mepunyai siklus estrus yang abnormal, dan pemeriksaan sapi-sapi yang  mengalami kawin berulang; serta pemeriksaan kebuntingan setelah 45 – 60 hari perkawinan. kromo

Comments are closed.